JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi penting menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta untuk tetap berada di wilayah masing-masing mulai satu minggu sebelum hingga satu minggu setelah Lebaran.

Surat Edaran Penundaan Perjalanan Luar Negeri

Instruksi disampaikan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026. SE ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar menunda perjalanan ke luar negeri selama periode 14 hingga 28 Maret 2026.

Kebijakan ini hanya mengecualikan kegiatan yang sangat esensial. Kegiatan tersebut mencakup arahan langsung dari Presiden atau keperluan medis yang mendesak.

Tujuan Instruksi Mendagri

Tito menegaskan kebijakan ini bertujuan agar kepala daerah fokus pada agenda strategis menjelang dan selama libur Lebaran. Keberadaan mereka di wilayah masing-masing diharapkan mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Beberapa langkah strategis diminta untuk segera dijalankan. Ini mencakup antisipasi risiko keamanan dan keselamatan, koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pemantauan arus mudik.

Kesiapsiagaan Mendukung Kelancaran Arus Mudik

Mendagri meminta setiap daerah meningkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung kelancaran mudik Lebaran. Kepala daerah diharapkan memantau ketersediaan sarana transportasi dan memitigasi potensi kemacetan atau gangguan keselamatan.

Pemantauan ini tidak hanya meliputi transportasi, tetapi juga penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sosial. Hal ini memastikan masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan aman dan nyaman.

Pengendalian Inflasi dan Kesiapan Perayaan

Selain arus mudik, kepala daerah juga diminta memantau inflasi di wilayah masing-masing. Harga kebutuhan pokok dan distribusi pangan harus dikendalikan agar masyarakat tidak terbebani selama momen Lebaran.

Mendagri menekankan pentingnya kesiapan penyelenggaraan kegiatan perayaan. Hal ini termasuk pengamanan fasilitas umum, pengaturan lalu lintas, dan koordinasi lintas instansi terkait.

Pembatalan atau Penjadwalan Ulang Perjalanan Dinas

Bagi perjalanan dinas luar negeri yang telah dijadwalkan, Mendagri meminta pembatalan atau penundaan. Semua izin ke luar negeri yang tidak mendesak harus dijadwalkan ulang agar kepala daerah tetap berada di wilayahnya.

Langkah ini memastikan pemerintah daerah dapat merespons cepat setiap kebutuhan masyarakat. Keberadaan pimpinan lokal dianggap krusial untuk menghadapi situasi mendadak selama masa libur Lebaran.

Koordinasi dengan Pihak Terkait

Surat edaran juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia dan sejumlah menteri terkait. Pihak yang menerima tembusan meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Koordinasi ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh kebijakan dan langkah strategis kepala daerah berjalan selaras dengan pemerintah pusat. Hal ini juga mempermudah mekanisme pengawasan dan evaluasi selama periode Lebaran.

Harapan Mendagri

Instruksi ini menegaskan pentingnya kepala daerah tetap siaga di wilayah masing-masing. Dengan langkah ini, pemerintah berharap kesiapsiagaan, pengendalian inflasi, serta kelancaran arus mudik dan perayaan Idul Fitri dapat terwujud secara optimal.

Langkah strategis yang terencana ini diharapkan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kepala daerah dapat merespons situasi darurat atau kebutuhan mendesak secara cepat dan efektif.