BONTANG — Langkah ini diambil untuk memberikan wadah komunikasi inklusif bagi penyelesaian berbagai permasalahan di tengah warga. Kepala Kanwil KemenHAM Kaltim Umi Laili menegaskan bahwa kehadiran ruang mediasi terpadu ini penting agar potensi gesekan dapat segera diselesaikan secara damai sebelum membesar menjadi konflik berskala luas.
“Kampung REDAM ini sebagai ruang mediasi yang memberikan wadah komunikasi inklusif bagi penyelesaian berbagai permasalahan di tengah warga,” kata Umi Laili di Samarinda, Jumat.
Fokus pada Sengketa Lahan hingga Dinamika Industri
Gugus tugas ini memfokuskan perhatian pada sejumlah potensi isu strategis yang kerap memicu ketegangan. Beberapa di antaranya adalah sengketa pertanahan, persoalan ketenagakerjaan, serta dinamika sosial dan ekonomi di sekitar kawasan Bontang yang dikenal sebagai kota industri.
Tim gabungan juga diarahkan untuk memetakan serta mencegah kerawanan terkait isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), termasuk potensi ancaman penyalahgunaan narkotika di wilayah setempat.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Deteksi Dini
Penguatan sistem deteksi dini konflik ini terwujud berkat kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, perangkat kelurahan, forum warga, hingga para tokoh agama.
Untuk memastikan mekanisme penanganan yang terstruktur, tim kerja didorong untuk menyusun pemetaan konflik, membangun rantai koordinasi lintas lembaga, serta merancang standar operasional prosedur (SOP) penyelesaian masalah.
Desa dan Kelurahan Prioritas Sudah Diusulkan
Sebagai langkah awal implementasi, sejumlah desa dan kelurahan di Kota Bontang telah diusulkan menjadi calon lokasi prioritas Kampung REDAM. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan karakteristik lokal dan tingkat kerawanan wilayah masing-masing.
Pemerintah juga tengah mematangkan penyediaan saluran informasi resmi serta rencana kerja terukur. Hal ini dilakukan agar dampak positif resolusi konflik dapat dirasakan langsung oleh lapisan masyarakat bawah.
Kunci Keberhasilan Ada di Partisipasi Warga
KemenHAM memastikan bahwa setiap proses mediasi akan dilakukan dengan mengedepankan sinergi kewenangan instansi secara profesional serta menjunjung tinggi pemenuhan nilai-nilai hak asasi manusia. Namun, Umi menilai partisipasi aktif dan kesadaran dari seluruh elemen warga menjadi kunci utama penentu keberhasilan implementasi Kampung REDAM di lapangan.
Oleh karena itu, masyarakat terus diimbau untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, menjaga keterbukaan informasi, serta selalu mengedepankan semangat musyawarah mufakat.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat ini diyakini mampu menjadi fondasi kokoh untuk senantiasa mewujudkan Kota Bontang yang aman, rukun, serta damai,” tutur Umi.
