Nasionalisasi hingga Danantara: Perjalanan Panjang BUMN Kelola Aset Negara, dari Pertamina sampai BRI

Redaksi

Senin, 17 Agustus 2026

Nasionalisasi hingga Danantara: Perjalanan Panjang BUMN Kelola Aset Negara, dari Pertamina sampai BRI

Pertamina, PLN, dan BRI merupakan sebagian BUMN yang lahir dari proses nasionalisasi perusahaan Belanda pasca-pengakuan kedaulatan.

KALIMANTAN TIMUR — Jakarta — Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945, pemerintah tidak hanya berjuang mempertahankan kedaulatan, tetapi juga merancang fondasi ekonomi nasional. Salah satu tonggak terpentingnya adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang mendominasi sektor strategis, yang kelak menjadi cikal bakal BUMN seperti Pertamina, PLN, dan BRI.

Dari era nasionalisasi hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), peran negara dalam perekonomian terus bergeser. Setiap dekade menghadirkan tantangan berbeda, mulai dari pembangunan terpusat, liberalisasi, hingga reformasi pengelolaan aset negara.

Nasionalisasi: Fondasi BUMN di Tengah Perebutan Irian Barat

Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi belum menjadi prioritas utama karena pemerintah masih fokus mempertahankan kemerdekaan. Baru setelah pengakuan kedaulatan pada 1949, persoalan besar muncul: dominasi perusahaan Belanda di berbagai sektor ekonomi.

Baca Juga Sambut Libur Sekolah, Ancol Siapkan Beragam Promo & Gratis Tiket Masuk

Ketegangan Indonesia-Belanda terkait Irian Barat memicu gelombang pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda. Aset yang diambil alih kemudian menjadi bagian dari perusahaan negara yang berkembang pesat pada era 1960-an, mengelola sektor-sektor vital seperti energi, telekomunikasi, dan perbankan.

Kebijakan ini bukan sekadar langkah ekonomi, melainkan agenda politik untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme. Namun, ekonomi yang semakin terpusat memunculkan persoalan baru, termasuk tingginya biaya politik dan krisis yang akhirnya mengubah arah kebijakan di era Orde Baru.

Booming Minyak, Deregulasi, dan Pergeseran ke Sektor Nonmigas

Memasuki era Orde Baru, pemerintah beralih ke stabilisasi makroekonomi dan pembangunan jangka panjang. Infrastruktur, industri, dan kapasitas produksi menjadi fokus utama. Keuntungan besar sempat diraih Indonesia saat harga minyak melonjak, dengan pertumbuhan PDB menembus sekitar 10 persen pada 1980.

Namun, penurunan harga minyak pada 1982 dan 1986 memaksa pemerintah mengubah strategi. Deregulasi perdagangan dan perbankan, serta reformasi perpajakan, mulai mengurangi ketergantungan terhadap migas. Sektor manufaktur dan ekspor nonmigas—tekstil, kayu lapis, elektronik—tumbuh, diiringi masuknya investasi asing dari Jepang dan Korea Selatan.

Krisis 1998: Pelajaran dari Pertumbuhan yang Rapuh

Pertumbuhan pesat berlanjut di awal 1990-an, dengan PDB mendekati delapan persen pada 1995-1996. Indonesia dipandang sebagai calon kekuatan ekonomi Asia. Namun, di balik angka tersebut, utang luar negeri swasta membengkak dan banyak perusahaan memiliki kewajiban dalam dolar AS, sementara pengawasan sektor keuangan masih lemah.

Krisis Finansial Asia 1997 menghancurkan semua itu. Nilai tukar rupiah terperosok, perbankan kolaps, dan ekonomi nasional terpuruk. Krisis ini menjadi titik balik yang mendorong reformasi besar-besaran, termasuk restrukturisasi BUMN yang kelak bermuara pada pembentukan holding dan kini Danantara.

Transformasi dari nasionalisasi ke Danantara menunjukkan adaptasi negara terhadap dinamika global. BUMN tidak lagi sekadar alat pembangunan, tetapi juga instrumen investasi yang diharapkan memberi dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia.