KANALEKONOMI.ID — Nasib keuangan PT Pos Indonesia kembali menjadi sorotan utama di Senayan. Dalam audiensi yang digelar Rabu (26/8/2026), pimpinan DPR bersama Komisi VI memanggil manajemen BUMN logistik tersebut untuk mencari solusi atas kesulitan likuiditas yang membayangi operasional perusahaan.
Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini, menegaskan persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Pasalnya, perusahaan pelat merah ini menopang hajat hidup puluhan ribu orang, bukan hanya karyawan aktif tetapi juga para pensiunan.
"Jadi, Pos Indonesia ini kan dalam kondisi yang memang harus diperhatikan. Harus diperhatikan karena ada 31.000 karyawan, ditambah lagi pensiunan itu ada 28.000. Jadi banyak sekali stakeholder yang ada di PT Pos, hajat hidup orang banyak," ujar Anggia usai pertemuan tertutup di Kompleks Parlemen.
Tagihan Rp158 Miliar ke Kemensos Jadi Penyelamat Gaji
Poin paling mendesak yang dibahas dalam rapat adalah kepastian pembayaran gaji karyawan yang akan jatuh tempo pada 1 September 2026. Manajemen PT Pos diketahui memiliki sejumlah piutang kepada instansi pemerintah, salah satunya Kementerian Sosial (Kemensos).
Berdasarkan hasil audit, nilai tagihan yang diakui mencapai Rp158 miliar, lebih rendah dari catatan internal perusahaan yang menyebut angka di atas Rp200 miliar. Anggia menyebut dana dari tagihan inilah yang akan digunakan untuk menutup kewajiban gaji karyawan.
"Tagihannya PT Pos ke Kemensos itu 158 (miliar). 158 itu hasil audit. Mereka catatannya sebenarnya 200 something, tetapi hasil audit itu 158 miliar. Yang itu nanti dipakai buat membayar gaji karyawan," jelasnya.
Selain ke Kemensos, PT Pos juga memiliki tagihan serupa kepada Perum Bulog dan Perum Peruri. Namun Anggia tidak merinci lebih jauh nilai piutang dari dua BUMN tersebut.
Danantara Turun Tangan, Komitmen Sehatkan Bisnis Logistik
Audiensi ini tidak hanya membahas solusi jangka pendek untuk menggaji karyawan. Lebih dari itu, DPR mendorong adanya langkah strategis agar PT Pos bisa bangkit dari keterpurukan finansial yang berkepanjangan.
Anggia mengungkapkan, telah terbentuk komitmen bersama antara manajemen, perwakilan karyawan, dan Danantara untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Badan Pengelola Investasi tersebut diharapkan mampu menjadi katalis perubahan bagi masa depan PT Pos.
"Di samping itu, lebih ke depannya lagi tentu ada komitmen bersama antara manajemen, karyawan yang 31.000 itu tadi, dan Danantara untuk bisa sama-sama menyehatkan kondisi PT Pos yang hari ini masih terpuruk," tuturnya.
Menurut Anggia, PT Pos sejatinya memiliki prospek cerah di industri logistik yang tumbuh pesat seiring meledaknya perdagangan elektronik. Hanya saja, perusahaan butuh suntikan modal kerja dan perbaikan tata kelola agar bisa bersaing dengan pemain swasta.
"Memang Pos ini sebenarnya kan jadi bisnis masa depan, bisnis logistik masa depan yang memang harus disehatkan. Dan kita sudah punya komitmen untuk bareng-bareng bisa membuat PT Pos Indonesia menjadi lebih berjaya lagi," kata Anggia.
Persoalan keuangan PT Pos sebenarnya sudah berlangsung lama. Perusahaan yang berdiri sejak era kolonial ini kerap kesulitan bersaing dengan jasa kurir swasta seperti JNE, J&T, hingga SiCepat yang menawarkan tarif murah dan kecepatan pengiriman. Kini, dengan dukungan penuh DPR dan Danantara, publik menanti langkah konkret penyelamatan BUMN bersejarah ini.
