KANALEKONOMI.ID — Nilai tukar rupiah berakhir melemah 2 poin ke level 17.696 per dolar AS pada perdagangan Rabu (16/9). Tekanan datang dari gangguan pasokan minyak di Timur Tengah serta sikap pasar menanti keputusan suku bunga The Fed. Pelaku pasar juga mencermati transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan.
Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengungkapkan bahwa Arab Saudi menghentikan pemuatan minyak di Pelabuhan Yanbu. Langkah itu diambil setelah pipa minyak Timur-Barat (East-West pipeline) ditutup menyusul serangan kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran.
Serangan Houthi kembali terjadi pekan ini. Riyadh mengklaim telah mencegat sebuah pesawat nirawak (drone) di selatan Kota Suci Mekkah pada Rabu dini hari. Sebelumnya, awal bulan ini, kelompok tersebut dilaporkan menguasai sejumlah posisi strategis di sepanjang Laut Merah, membuka jalan bagi serangan terhadap kapal tanker di Selat Bab el-Mandeb.
Dampak ke Pasokan Minyak Global
Menurut Ibrahim, eskalasi tersebut berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia dalam jumlah signifikan.
"Agresi Houthi terhadap Arab Saudi diperkirakan akan mengganggu sekitar 4% hingga 5% pasokan minyak global," kata Ibrahim.
Gangguan pasokan ini menjadi salah satu faktor yang menahan rupiah dari penguatan. Ketegangan geopolitik di kawasan penghasil minyak utama membuat investor cenderung beralih ke aset safe haven, termasuk dolar AS.
Pasar Menanti Keputusan The Fed
Selain faktor geopolitik, pelaku pasar menunggu pengumuman suku bunga The Fed yang dijadwalkan Kamis dini hari pukul 01.00 WIB. Konsensus pasar memperkirakan bank sentral AS menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin ke kisaran 3,75%-4,00%.
Investor juga akan mencermati proyeksi ekonomi terbaru The Fed dan pernyataan Ketua The Fed Kevin Warsh soal arah kebijakan suku bunga ke depan. Berdasarkan perangkat CME FedWatch, peluang kenaikan 25 basis poin dalam pertemuan kebijakan September mencapai hampir 92,4%.
Sentimen dari Pergantian Menkeu
Dari dalam negeri, Ibrahim menilai pergantian Menteri Keuangan menjadi faktor yang perlu dicermati pasar. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menghadapi tantangan menyeimbangkan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga disiplin dan kredibilitas APBN.
Pemerintah dinilai perlu mempertahankan kapasitas fiskal untuk menopang pertumbuhan, sekaligus memastikan penggunaan instrumen fiskal berjalan dengan aturan dan koordinasi yang jelas. Komitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB tetap penting untuk mempertahankan kepercayaan terhadap fiskal Indonesia.
Namun, kondisi global yang masih ditandai mahalnya global duration dan permintaan domestik yang belum sepenuhnya kuat menuntut kehati-hatian dalam menentukan kecepatan konsolidasi fiskal.
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia
Bank Indonesia melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$453,4 miliar pada Juli 2026. Dengan kurs JISDOR 30 Juli 2026 sebesar Rp18.058 per dolar AS, nilai tersebut setara sekitar Rp8.211,8 triliun.
Posisi ULN tumbuh 4,9% secara tahunan (year on year/yoy). Perkembangan ini terutama dipengaruhi peningkatan ULN publik di tengah penurunan ULN swasta. ULN publik tercatat US$218,4 miliar atau tumbuh 3,2% yoy.
Bank Indonesia menilai posisi ULN pemerintah masih relatif aman dan terkendali karena hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang berjangka panjang. Investasi mengandung risiko.
